Berita Terkini

Selasa, 30 Juli 2024 11:45
443

Coklit Tuntas, Surya: Pastikan pemilih sudah terdata

Padang-sumbar.kpu.go.id - KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Selasa (30/7/2024) bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Medo Patria dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Hamdan. Dalam sambutannya, Ketua mengatakan terkait Pilkada Tahun 2024, Pantarlih sudah menuntaskan proses coklit yang dilakukan mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli 2024. Artinya sudah sebulan masa tugas yang dilakukan oleh Pantarlih.  Dalam coklit ini,  KPU Provinsi Sumatera Barat melibatkan 16.138 Pantarlih dengan mendatangi Pemilih secara langsung setiap rumah untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih yang ada. Ditambahkan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini, pada tanggal 25 Juli 2024, Bawaslu RI sudah mengeluarkan konferensi pers terkait proses coklit yang dilakukan KPU Se- Sumatera Barat tidak ada masalah namun terdapat beberapa catatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Ada 9 (sembilan) prinsip yang perlu diperhatikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam proses Coklit, diantaranya; Prinsip Komprehensif, Prinsip Inklusif, Prinsip akurat (daftar pemilih yang disusun memuat data yang benar dan akurat dan) prinsip mutakhir (data yang disusun merupakan data yang terbaru, prinsip terbuka (dilakukan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berluka), prinsip Responsif dan prinsip partisipatif (adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat), prinsip akuntabel (harus memberikan penjelasan fungsi dan tugas di setiap tingkatan termasuk perlindungan data pribadi pemilih), terakhir prinsip aksessibel. Surya menegaskan, "dari data pemilih yang kita susun tersebut, hanya 30% yang hadir dalam kegiatan pemungutan suara. Pastikan pemilih sudah terdaftar dalam DPT, " Muhamad Khadafi, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam materinya mengatakan ada 16.000 lebih Pantarlih yang bekerja dibawah bimbingan KPU Provinsi Sumatera Barat, dan tidak semuanya melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa ditemukan stiker coklit itu sudah ditulis dari rumah dan sudah langsung ditempel di rumah pemilih, tanpa terlebih dahulu mencocokan data pemilih dengan KTP dan KK dari pemilih bersangkutan. "Ini yang perlu diawasi oleh Bawaslu. Setiap waktu kita sampaikan informasi baru yang berkaitan dengan tahapan Coklit. Sebagai contoh di Kabupaten Solok terjadi petugas Pantarlih yang datang dan langsung menempel stiker coklit tanpa mengkonfimasi terlebih dahulu dengan data pemilih tersebut, jelas Khadafi. Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat mengaskan, Kita minta kepada kawan-kawan KPU kabupaten/kota untuk memberikan saran dan menanyakan proses coklit ini. Setelah kerja Pantarlih selesai, saya kira tugasnya sudah berhasil dan tidak ada terdengar isu-isu di luar terkait dengan kegiatan Pantarlih. "Tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2024, PPS akan menetapkan daftar pemilih. Dalam proses ini dibutuhkan juga masukan dari Bawaslu.  Perlu dipastikan kembali kepada penyelenggara pemilu untuk memeriksa kembali data pemilih sudah masuk dan sudah terdaftar di DPT. Pada Pemilu kemaren sudah tidak ada data pemilih ini yang tidak masuk dalam DPT. Diakhir penyampaiannya, Medo berharap agar kita semua menyampaikan masukan sesuai dengan proses Coklit. (Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Selasa, 30 Juli 2024 09:25
102

Pilkada, KPU Sumbar Hadiri Rilis Pemetaan Kerawanan

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Jumiati menghadiri kegiatan bertemakan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat dalm rangka Rilis Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Selas/30/7/2024) di ZHM Premiere Hotel, Padang. “Pengalaman Pemilu kemarin, kita jadikan soal integritas sebagai kerawanan yang memicu sengketa, putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) cukup banyak terkait integritas penyelenggara pemilu disemua tingkatan,” kata Ketua Alni, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pembukaan kegiatan dihadapan peserta yang terdiri dari unsur pihak kepolisian, Satpol PP, Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Sumatera Barat dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.  Alni juga mengatakan terkait netralitas ASN yang berpihak atau tidak netralitas juga termasuk dalam kerawanan Pilkada kali. “ASN jelas asasnya netralitas dalam setiap Pemilu dan Pilkada. Bawaslu dan masyarakat tidak boleh lengah terkait ASN tidak netral ini, laporkan dan pasti akan diproses,”ujar Alni. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hari ini (30/7/2024) resmi merilis pemetaan kerawanan Pilkada Serentak di Sumatera Barat yang dikoordinir oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Muhamad Khadafi. Muhamad Khadafi, mengatakan rilis ini penting untuk melahirkan kerangka pikir strategis Bawaslu bersama masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan ini. “Kerawanan ini kita harapkan tidak meletup karena sudah kita petakan hari ini, sebagai upaya preventif menangkal kerawanan Pilkada 2024 “ katanya. (Parhumas KPU Sumbar)    

Selengkapnya
Selasa, 30 Juli 2024 03:24
344

Komitmen Keterbukaan Informasi, Medo; KPU Terus Berupaya Menghadirkan Sistem Informasi Dalam Setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, Medo Patria, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di The ZHM Premiere, Padang, pada hari Selasa (30/7/2024). Dalam sambutannya Medo menyampaikan bahwa KPU memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi badan publik yang informatif. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat dari KPU. Transparansi informasi bagi KPU akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan partisipasi publik pada kegiatan dan program KPU, meningkatkan kesadaran politik dan dapat menumbuhkan berbagai riset dan kajian terkait Pemilu.   Dikatakan Medo, KPU memiliki karakter sebagai lembaga layanan kepada pemilih dan peserta pemilu, maka sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, salah satunya dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. "Apa yang dihasilkan dalam proses ini adalah terbentuknya pemerintahan hasil pemilu. Oleh karena itu proses dan hasil pemilu harus mendapatkan dukungan, legitimasi, dan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap KPU akan berdampak pada proses dan hasil pemilu", terang mantan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dua periode ini. Beliau mengungkapkan Informasi pemilihan umum dan informasi pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi pemilu dan pemilihan. Ditambahkannya, dalam konteks transparansi KPU dan Pemilu setidaknya berdampak dalam hal meningkatnya kepercayaan publik dan partisipasi publik pada kegiatan dan program KPU, kesadaran politik publik dilihat dari angka partisipasi pemilu, juga dapat menumbuhkan berbagai riset/kajian, termasuk tumbuhnya percakapan publik atas pemilu berbasis data dan rasionalitas serta meminimalkan misinformasi, malinformasi, dan disinformasi. Medo menjelaskan bahwa KPU RI maupun KPU Provinsi sudah mulai mengidentifikasi, mana data yang masuk kategori dikecualikan dan mana data yang tidak. Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat diperoleh secara cepat dan tepat untuk menjaga kemanfaatan/nilai guna informasi. Ia menambahkan terkait inovasi sistem informasi, KPU terus berupaya menghadirkan sistem informasi untuk setiap tahapan pemilu yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai komitmen KPU dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan KPU juga telah mengeluarkan berbagai Keputusan dan Edaran terkait pengelolaan informasi, baik informasi pencalonan, informasi terkait logistik Pemilu, partisipasi masyarakat, data pemilih, dan juga telah menyediakan portal info pemilu bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi kepemiluan. Keputusan dan Edaran ini dapat diakses melalui portal jdih.kpu.go.id, ujarnya.  Medo berharap, selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat berharap kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi motivasi bagi badan publik untuk terus meningkatkan keterbukaan dan pelayanan informasi publik, tutupnya. (Parhumas KPU Sumbar)  

Selengkapnya
Jumat, 26 Juli 2024 15:43
79

Sosdiklih, Ory: Banyak Cara untuk Dapat Berperan Aktif dalam Kepemiluan

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban menghadiri pembukaan sekaligus memberikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pilkada serentak Tahun 2024 kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Angkatan ke- V, Latihan Instruktur I (LI I) Angkatan ke-II, Kursus Banser Lanjutan (SUSBALAN) Angkatan ke-V dan Kursus Pelatih Banser (SUSPELAT) Angkatan ke-II, di Asrama Haji Embarkasi (26/7/2024). Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat Rahmat Tk. Sulaiman, dalam sambutannya mengatakan "kita harus seperti pohon yang baik, ada kepribadian dan ideologi kita tertancap di bumi, menjulang ke batang dan rantingnya, buahnya dinikmati oleh manusia, artinya apapun posisi kita, kita bisa belajar seperti pohon" katanya dihadapan peserta yang juga dihadiri Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Muhammad Aziz Hakim dan DirIntelkam Polda Sumbar, AKBP Alex Prawira. "Peserta kepemimpinan menengah itu nantinya akan mampu menjawab kebutuhan organisasi dan bangsa ini di masa depan. Pengasuh Ponpes Bustanul Yaqin Padang Pariaman itu menambahkan, ada 3 (tiga) tantangan bangsa ini pada lima tahun mendatang. Hal itu diantaranya; munculnya generasi baru, digitalisasi segala aspek kehidupan, dan tren intoleransi & radikalisme, " tambahnya. Direktur Intelkam Polda Sumbar AKBP Alex Prawira, menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI. Ia juga menegaskan pentingnya menebar benih-benih kebaikan untuk kemaslahatan bersama. “Saya minta peran aktif Pemuda Ansor dalam menjaga kamtibmas di Sumatera Barat dan menjadi teladan ditengah masyarakat," pintanya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban dalam materi sosdiklih menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan mengajak kader Ansor berperan aktif dalam penyelenggaraan event lima tahunan ini. "Dalam Pemilu banyak sekali agenda-agenda yang bisa kader Ansor geluti, salah satunya menjadi konsultan politik, menjadi lembaga survei, dan akuntan publik. Ory juga menyampaikan sebagai kader ansor kita harus menyiapkan bekal keilmuan salah satunya ilmu komunikasi. "Kalau kita tidak masuk kedalam sebuah sistem, baik itu sebagai penyelenggara pemilu maupun sistem tata negara lainnya, lalu kapan kita mengukur kekuatan kita" ulasnya. (Kin/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Kamis, 25 Juli 2024 00:34
330

Jons; Pentingnya Menyebarluaskan Informasi Kepemiluan Kepada Masyarakat

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pemilih bagi tokoh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari, hari Kamis hingga hari Jumat (25-26/6/ 2024). Jons memaparkan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Jons menekankan pentingnya menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas. "Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangat penting untuk keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, saya mengajak semua peserta untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat," ujar Jons. Pada hari pertama, kegiatan ini dihadiri oleh 90 (sembilan puluh) peserta yang terdiri dari wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, pada hari kedua, peserta terdiri dari anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah yang sama, yakni 90 (sembilan puluh) orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan serentak nasional, serta memastikan tahapan penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan lancar. Peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang dapat menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan. Jons juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilu dan pemilihan. Dengan partisipasi yang tinggi dan pengawasan yang ketat, diharapkan pemilihan serentak nasional 2024 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. (Maidi/Parhumas KPU Sumbar) 

Selengkapnya
Jumat, 19 Juli 2024 13:40
791

Hasil PSU DPD, KPU Sumbar Tuntaskan Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Padang-sumbar.kpu.go.id - KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Rapat pleno dibuka pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 bertempat di Hotel Pangeran Beach, Padang yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen didampingi seluruh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Irzal Zamzami. Surya menyampaikan bahwa pasca putusan MK pada tanggal 10 Juni 2024, KPU telah menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat, dimana pemungutan suara PSU dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024. Secara berjenjang Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil dilaksanakan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota hingga dilaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi setelah sehari sebelumnya KPU Kabupaten Kota telah mengantarkan kotak ke kantor KPU Provinsi  Sumatera Barat.   “Setelah pemungutan dan perhitungan suara di TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota. Selanjutnya rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juli 2024,” ulasnya didampingi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya, Ory Sativa Syakban, Hamdan, Jons Manedi dan Medo Patria. Surya menambahkan, sebanyak 1.439.145 suara sah dan suara tidak sah sebanyak 21.913 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah dalam PSU DPD RI ini terdapat sebanyak 1.461.058 suara. Kegiatan rapat pleno ini dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu kabupaten/kota serta KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, saksi calon anggota DPD, jajaran forkopimda, media dan stakeholder. Dihari pertama ini hingga pukul 22.00 WIB, 17 (tujuh belas) KPU kabupaten/kota telah secara bergantian mempresentasikan hasil rekapitulasi dan 2 (dua) KPU kabupaten/kota lainnya dilaksanakanpada tanggal 20 Juli 2024. Diakhir rekapitulasi perolehan suara terdapat 4 (empat) calon suara terbanyak DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat diantaranya; Cerint Iraloza Tasya (283.020 suara), Muslim M. Yatim (199.919 suara), Jelita Donal (187.765 suara) dan Irman Gusman (176.987 suara). (Parhubmas KPU Sumbar)

Selengkapnya