Berita Terkini

Kamis, 04 Desember 2025 15:52
64

Saka Pramuka Rintisan Yogaswara, Upaya KPU Sumbar dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Mendatang

Padang, sumbar.kpu.go.id - Tantangan pemilu ke depan lebih berat ditengah-tengah isu negatif di pemilu tahun 2024 apalagi dengan fokus gugatan ke KPU pada pemilu sebelumnya tentang partisipasi masyarakat yang rendah, anggapan masyarakat KPU kurang dalam sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gerakan Pramuka Kwatir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat dengan membentuk Satuan Karya Pramuka Rintisan (Saka) Yogaswara, hal tersebut disampaikan Plh. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Hamdan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kamis 4 Desember 2025 yang dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. "Karena persetujuan MoU tersebut telah disetujui oleh KPU RI, maka kami meminta dukungan dan keseriusan KPU Kabupaten/Kota untuk segera melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kwatir Cabang di Daerah masing-masing dalam membentuk Saka Pramuka Rintisan Yogaswara", jelas Hamdan. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi menyampaikan Saka Yogaswara sendiri merupakan satuan karya yang bisa menjadi perpanjang tangan KPU dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi yang menyasar generasi muda, disamping itu saka yogaswara kita siapkan sebagai pemilih di pemilu berikutnya. Kegiatan ini merupakan tugas KPU dalam rangka pra election dengan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. "Kenapa Pramuka? karena Pramuka bisa kita berikan materi dimana saja, penuh kedisiplinan, dan leadership nya sudah terbentuk', jelas Jons Dalam Rakor yang dihadiri oleh Plh. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Sutrisno dan hadir sebagai peserta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Kasubag Parhubmas, dan Staf Parhubmas KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat ini, bertindak sebagai narasumber Sekretaris Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kwatir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Dr. H. Candrianto MT, beliau juga merupakan Dosen dari Politeknik ATI Padang. Dalam materinya, Dr. H. Candrianto membahas banyak tentang Saka Rintisan Yogaswara. "Pembahasan Saka Rintisan Yogaswara sudah dirancang sejak tahun 2022, dasar pembahasannya bagaimana caranya memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk datang ke TPS, dan merangkul generasi muda sebagai pemilih", ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori Kabag Parhumas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jumiati. Dr. H. Candrianto juga memberikan pembekalan kepada KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat, tentang pengenalan Saka Yogaswara dan pembentukannya, juga membantu koordinasi antara KPU kabupaten/kota dengan Kwatir Cabang dalam hal koordinasi. Dengan diadakan rakor ini, diharapkan menjadi pedoman dari KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk Saka Yogaswara, sebagai salah satu instrumen KPU Provinsi Sumatera Barat dalam suksesnya pemilu mendatang dengan meningkatnya partisipasi pemilih./willi-staf parhumas KPU Provinsi Sumatera Barat. (Wili/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Kamis, 27 November 2025 16:10
99

KPU Sumbar Gelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025

Padang-sumbar.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 di Aula Kantor KPU Sumbar (Kamis/27/11/2025).  Kegiatan ini menghadirkan jajaran internal KPU, stakeholder lintas instansi, serta perwakilan media sebagai bagian dari upaya memperkuat validitas data pemilih secara berkelanjutan.  Ketua KPU Sumbar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan amanat undang-undang serta langkah penting untuk memastikan daftar pemilih yang akurat, bersih, dan mutakhir. Sinergi antar lembaga, menurutnya, menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko kesalahan data, termasuk data ganda, pemilih baru, pindah domisili, hingga warga yang sudah meninggal.  Pada sesi penyampaian materi, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Medo Patria, memaparkan landasan hukum PDPB serta mekanisme pemutakhiran yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota hingga nasional. KPU Sumbar juga menyampaikan hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2024 dengan data kependudukan 2025, yang menunjukkan tingkat kepadanan mencapai 98,96%, dengan total DPT sebelumnya berjumlah 4.103.084 pemilih.  Berbagai instansi terkait menyampaikan masukan, termasuk Disdukcapil yang menyoroti tantangan dalam pendataan kematian dan perekaman KTP-el, hingga Imigrasi yang mengungkap persoalan mobilitas warga melalui jalur tidak resmi. Bawaslu Sumbar turut menyampaikan hasil pengawasan lapangan yang telah ditindaklanjuti KPU, termasuk temuan mengenai pensiunan aparat yang masih tercatat dalam DPT.  KPU menegaskan bahwa koordinasi dengan instansi seperti Dukcapil, Polda, TNI, Imigrasi, Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah nagari/desa akan terus diperkuat untuk memastikan akurasi data pemilih. Adapun agenda pleno PDPB dijadwalkan berlangsung pada 6–8 Desember di tingkat kabupaten/kota, 11–12 Desember di tingkat provinsi, dan 16–18 Desember di tingkat nasional. (KinAz/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Rabu, 26 November 2025 19:04
74

KPU Sumbar Tercatat dalam Kategori Berkinerja Kuat pada Evaluasi Nasional Pilkada 2024

Padang-sumbar.kpu.go.id - Dalam Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Nasional Pemilihan Serentak 2024 yang digelar KPU Republik Indonesia pada 23–26 November di Jakarta, KPU Provinsi Sumatera Barat tampil sebagai salah satu penyelenggara dengan kinerja paling stabil. Pertemuan yang berlangsung secara luring serta turut diikuti melalui Zoom Meeting oleh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat ini memperlihatkan pemaparan tim pakar, yakni Anggun Pastika Sandi dan Devie Yundianto—yang menempatkan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kategori berkinerja kuat. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, hadir langsung dalam forum tersebut didampingi Sekretaris KPU Sumbar Irzal Zamzami, Kabag Teknis dan Hukum Sutrisno. Data yang disajikan tim pakar menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kelompok provinsi dengan keterhubungan antar-dimensi kerja yang paling rapi. Dalam analisis statistik, KPU Provinsi Sumatera Barat mencatat pengaruh signifikan pada tiga dimensi utama evaluasi: tahapan, non-tahapan, dan kelembagaan. Angka-angka ini tidak berdiri sendiri; ia memetakan ritme kerja organisasi yang konsisten sejak tahap perencanaan, dukungan operasional, hingga penguatan internal. Sebagai bukti empiris, berikut adalah hasil analisis ANOVA yang disampaikan tim pakar dan digunakan dalam menentukan kategori kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat: Temuan pada tabel tersebut memperlihatkan pengaruh signifikan dimensi non-tahapan terhadap tahapan dengan nilai signifikansi 0,036, serta pengaruh non-tahapan terhadap kelembagaan dengan nilai signifikansi 0,017. Hubungan antar-dimensi ini menandakan bahwa struktur pendukung internal KPU Provinsi Sumatera Barat bekerja dalam pola yang konsisten dan saling menguatkan. Pada dimensi kelembagaan, kinerja lembaga ini juga tampak melalui indikator-indikator seperti pengelolaan Barang Milik Negara (PBJ & BMN), Sistem Pengendalian Intern, dan kualitas sumber daya manusia. Ketiganya memberikan kontribusi positif terhadap tahapan pemilihan, masing-masing dengan koefisien 0,035, 0,027, dan 0,030. Rangkaian nilai tersebut menunjukkan bahwa mekanisme internal KPU Provinsi Sumatera Barat bukan hanya berjalan efektif, tetapi menjadi fondasi penting bagi stabilitas penyelenggaraan pemilu. Dalam sesi pleno pembahasan per dimensi, para pakar menyebut KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang “memiliki alur pengaruh paling konsisten” dalam model regresi nasional. Konsistensi ini menjadikan lembaga tersebut salah satu referensi dalam penyusunan rekomendasi nasional. Surya Efitrimen juga menyampaikan catatan wilayah Sumatera Barat yang menjadi bagian dari materi penyusunan rekomendasi tersebut. Keterlibatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pertemuan ini bukan sekadar representasi formal. Peserta yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting memperoleh pemahaman yang sama terhadap hasil evaluasi, memastikan keselarasan perspektif di seluruh tingkat organisasi. Catatan dan temuan dari pertemuan itu kemudian menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Evaluasi Nasional Pemilihan Serentak 2024. Penetapan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara berkinerja kuat memperlihatkan bahwa kualitas pemilihan sangat dipengaruhi oleh ketepatan manajemen, disiplin organisasi, dan konsistensi pengambilan keputusan. Dalam konteks evaluasi nasional yang menunjukkan variasi kinerja antarprovinsi, KPU Provinsi Sumatera Barat tampil sebagai lembaga yang mampu menjaga ritme kerja kelembagaan secara berkelanjutan. Evaluasi nasional ini memang tidak menetapkan peringkat, namun membedakan provinsi yang menunjukkan konsistensi dari awal hingga akhir tahapan. KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan evaluasi tim pakar merupakan provinsi dengan  stabilitas kinerja yang terjaga - dan data memperlihatkan bahwa capaian ini diraih bukan melalui klaim, melainkan melalui kinerja yang terukur. (KinAz/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Rabu, 26 November 2025 16:49
66

KPU Sumbar Terima Kunjungan Studi Tour BEM Ilmu Politik UMSB

Padang - sumbar.kpu.go.id - KPU Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan Studi Tour yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Studi Tour yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat, mengangkat tema "Pengenalan Sistem Kepemiluan Demokrasi" Selasa (26/11/2025) di Padang. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, bersama jajaran pimpinan dan pejabat struktural, yakni Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Jons Manedi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ori Sativa Syakban, Kabag Parmas dan SDM Jumiati, serta Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Pengawasan Sutrisno. Dari UMSB Turut hadir Ketua Program Studi Ilmu Politik UMSB, Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis KPU dalam penguatan demokrasi. Menurutnya, penyelenggaraan demokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan mitra strategis, salah satunya dari kalangan akademisi yang berperan penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ori Sativa Syakban, menjelaskan bahwa secara kelembagaan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi sebagai eksekutor dalam penyelengaraan pemilu, sementara penerjemahan Undang-Undang Pemilu ke dalam peraturan dan keputusan KPU merupakan kewenangan KPU RI. “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Berbeda halnya dengan Pilkada, di mana KPU Provinsi berperan penuh dari awal hingga akhir tahapan,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Jons Manedi, menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi pemilih muda. Ia mengungkapkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok terbesar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu dan Pilkada masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dinilai sangat strategis untuk mendorong kesadaran dan partisipasi politik generasi muda. Ketua Program Studi Ilmu Politik UMSB, Tesha Dwi Putri, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan edukasi langsung kepada mahasiswa. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami praktik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, ujar Tesha dalam sambutannya. Melalui kegiatan Studi Tour dan Pengenalan Sistem Kepemiluan ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan generasi muda.(Willi/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Sabtu, 22 November 2025 14:48
83

Proses Seleksi Anggota KPU Bakal Lebih Transparan

Bali – sumbar.kpu.go.id Proses rekrutmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipastikan akan lebih transparan dibandingkan seleksi pada periode-periode sebelumnya. Hal ini disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumatera Barat, Jons Manedi, dalam wawancara melalui telepon di sela-sela pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Jumat (21/11/2025), di Harris Hotel & Residence Sunset Road, Denpasar, Bali. “Dengan lebih transparannya proses seleksi, diharapkan proses rekrutmen jauh lebih baik lagi,” ujar Jons. FGD yang digelar oleh KPU RI tersebut menghadirkan Ketua KPU Provinsi dan Ketua Divisi SP3MSDM KPU Provinsi se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap proses seleksi anggota KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggara pemilu. KPU Sumatera Barat diwakili oleh Hamdan, selaku Plh. Ketua KPU Sumbar, serta Jons Manedi dari Divisi SP3MSDM. FGD yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Iriawan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Dr. Yunilisiah, M.Si, serta Dr. Bonti Wiradinata, S.IP, M.AP, Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran. Menurut Jons, berbagai masukan dari para narasumber dan peserta FGD menjadi landasan penting dalam menyempurnakan proses seleksi ke depan. “Setelah dilakukan FGD ini, tentu akan ada perbaikan-perbaikan dalam proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota,” tutupnya. (Willy/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 16:00
98

Dari Perkemahan Balai Gadang KPU Sumbar Tanamkan Nilai Memilih Cerdas Bagi Gen Z

Padang, sumbar.kpu.go.id - Secara nasional, pemilih dari kalangan Gen Z dan Milenial mencapai lebih dari 58 persen dari total pemilih. Oleh karena itu pilihan politik generasi muda pada pemilu berikutnya akan menentukan masa depan mereka sendiri, mulai dari biaya hidup, pendidikan, hingga ruang berekspresi dan berkarya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Partisipasi Masyarakan dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumatera Barat Jumiati, S.IP sebagai narasumber dalam kegiatan Raimuna Daerah VII Pramuka Sumbar, di Bumi Perkemahan Balai Gadang, Padang, Rabu 19 November 2025 Kehadiran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Raimuna Daerah VII Pramuka Sumbar kali ini, merupakan komitmen KPU Sumbar untuk terus melakukan Sosialisai dan Pendidikan Pemilih secara berkelanjutan.  Pada kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema “Peran Serta Pramuka Penegak dan Pandega sebagai Pemilih Pemula dan Pemilih Muda di Era Digital.” Jumiati juga memaparkan sistem Pemilu dan Pilkada yang meliputi mekanisme Proporsional Terbuka pada pemilihan legislatif, sistem presidensial dalam pemilihan presiden, hingga konsep pemilihan langsung untuk kepala daerah.  "Tiga tantangan utama yang akan dihadapi Gen Z dalam berdemokrasi seperti kesenjangan literasi politik, besarnya pengaruh media sosial, serta kecenderungan rendahnya budaya berpikir kritis. Ketiga faktor ini dinilai dapat memengaruhi kualitas keputusan pemilih muda pada Pilkada 2025." ujar Jumiati Karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat mengajak Pramuka Penegak dan Pandega untuk menjadi Pemilih Cerdas dengan melakukan riset mandiri, menganalisis secara kritis program para calon, serta memverifikasi setiap informasi yang diterima, terutama di ruang digital. "Dengan terus dan konsisten melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada generasi muda ( Gen Z), KPU Sumbar berharap generasi muda tidak hanya sekadar menggunakan hak pilih, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membangun masa depan daerah. Dengan pilihan yang tepat dan informasi yang valid, pemilih muda diyakini dapat menjadi motor penting terciptanya Pilkada yang berkualitas." ujar Jumiati di akhir paparannya. (Wily/Parhumas KPU Sumbar)

Selengkapnya