Berita Terkini

Kamis, 19 Mei 2022 17:00
567

207 Calon PPNPN KPU Se-Sumatera Barat Ikuti Seleksi Tertulis

sumbar.kpu.go.id – Rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar) dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumbar memasuki tahapan seleksi tertulis. Setelah sebelumnya dilakukan penerimaan berkas pendaftaran pada tanggal 11-13 Mei dan seleksi administrasi 11-17 Mei, selanjutnya seleksi tertulis dilakukan pada Jumat (20/5/2022). Berlokasi di 11 tempat yang tersebar di Sumbar, ujian tertulis ini berlangsung selama 2,5 jam dari pukul 9.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Lokasi ujian ditentukan oleh masing-masing satuan kerja yang memiliki kuota tenaga PPNPN Tahun 2022 ini. “Ujian tertulis se-Sumbar alhamdulillah berlangsung lancar dan tidak ada kendala yang berarti, baik di KPU Sumbar maupun KPU Kab/Kota lain. Setelah kita periksa, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 23 Mei mendatang”, ujar Aan Wuryanto, Ketua Panitia Seleksi PPNPN Tahun 2022. Informasi hasil seleksi akan diumumkan di website resmi KPU Sumbar dan Kab/Kota masing-masing. “Untuk itu calon PPNPN harus terus memantau informasi karena kelalaian akibat tidak mengikuti perkembangan info seleksi bukan menjadi tanggung jawab panitia” tutup Aan yang juga Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Sumbar. Dari hasil seleksi tertulis ini akan ditentukan calon yang berhak mengikuti wawancara yang merupakan tahapan seleksi berikutnya. Calon yang akan diwawancara maksimal berjumlah tiga kali dari formasi PPNPN yang dibutuhkan oleh masing-masing satker. Sekretaris KPU Sumbar, Firman membuka ujian tertulis calon PPNPN untuk Sekretariat KPU Sumbar yang bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar, Jl. Pramuka Raya, Padang. “Terima kasih kami ucapkan atas keinginan adik-adik semua bergabung bersama kami. Seleksi ini tidak dipungut biaya apapun dan kita semua berharap calon terbaik yang akan lolos seleksi ini”, terang Firman.*) (parmas/AA)  

Selengkapnya
Kamis, 19 Mei 2022 17:00
399

Betty: Tensi Politik Tinggi, Pastikan DPT Pemilu 2024 Tidak Bermasalah

sumbar.kpu.go.id,- Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos dalam kunjungan kerjanya ke KPU Sumbar menekankan agar seluruh jajaran KPU memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bermasalah. "Saya berharap DPT Sumbar menjadi data terbaik di Indonesia. Tensi politik Pemilu 2024 akan tinggi. Kita akan selalu disorot publik, karena itu jangan biarkan ada celah pada pekerjaan kita, " ujar Betty saat menghadiri Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di Aula KPU Sumbar, Jumat 20 Mei 2022.   Ia juga menjelaskan saat ini ada pembahasan di KPU RI terhadap kemungkinan perubahan PKPU 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).  "Karena itu saat ini kami sedang menghimpun masukan dari daerah-daerah mengenai formulasi terbaik PDPB ini," jelasnya.  Selanjutnya, perwakilan KPU Kab/Kota menyampaikan dinamika proses PPDB di masing-masing daerah. Dalam diskusi yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar, Yuzalmon, tergambar kendala-kendala yang dihadapi KPU Kab/Kota di lapangan.  "Saya sudah catat apa yang Bapak/Ibu sampaikan untuk nanti menjadi masukan bagi KPU RI. Tetap berkoordinasi dengan stake holder terkait, jalin komunikasi dengan baik, yakinlah tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan jika kita sudah bersama", tutup Betty. *) (parmas/RML) 

Selengkapnya
Kamis, 19 Mei 2022 17:00
75

Tujuh Daerah sudah Usulkan Anggaran Pemilihan 2024 ke Pemda

sumbar.kpu.go.id -  Jelang tahapan Pemilihan Serentak 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan persiapan-persiapan termasuk penyusunan anggaran sejak tahun 2022 ini dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. KPU Sumbar telah melakukan audiensi dengan Badan Kesbangpol Provinsi dan sudah menyampaikan 7 alternatif rancangan anggaran yang akan diajukan ke Pemprov Sumbar untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar, Yuzalmon, saat Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Persiapan Pemilihan Serentak 2024 dengan KPU Kab/Kota se-Sumbar pada Jumat (20/5/2022).  Yuzalmon juga memimpin diskusi inventarisasi dinamika penyusunan anggaran di masing-masing daerah. Tercatat hingga saat pelaksanaan raker ini, tujuh kab/kota sudah menyampaikan usulan anggarannya ke pemerintah daerah, yaitu Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kep. Mentawai, Kota Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh.  "12 daerah lagi yang masih melakukan penyusunan dan belum mengusulkan ke pemda agar segera mengusulkan dengan tetap memperhatikan regulasi, dan terus berkoordinasi dengan TAPD setempat", tegas Yuzalmon.  KPU Sumbar sendiri saat ini mendorong Pemprov Sumbar untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait sharing anggaran antara Provinsi dengan Kab/Kota agar proses penganggaran sampai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terlaksana dengan lancar tanpa kendala yang berarti.*) (parmas/RML)

Selengkapnya
Rabu, 18 Mei 2022 17:00
436

Berperan sebagai Agen Demokrasi, Mahasiswa Harus Terlibat Penyelenggaraan Pemilu

sumbar.kpu.go.id – Peran mahasiswa dalam kehidupan sosial politik sejak dulu telah menempati posisi penting dalam tatanan kehidupan di Indonesia. Mahasiswa selain mempunyai tugas dan kewajiban pribadi yaitu menuntut ilmu dan menuntaskan pendidikannya, juga mempunyai kewajiban moral sebagai agen perubahan dalam setiap dimensi kehidupan termasuk dalam hidup berdemokrasi. Pesan ini disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Provinsi Sumatera Barat, Izwaryani, saat menyampaikan materi pada kunjungan mahasiswa-mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh ke KPU Sumbar pada Kamis (19/5/2022). “Mahasiswa harus mampu mengajak lingkungannya untuk cerdas berdemokrasi. Pemilu secara substansial berada di ruang demokrasi, maka jika gagal dalam memilih pada pemilu berarti gagal berdemokrasi” tegas Izwaryani. Kunjungan 54 mahasiswa semester 2, 4,dan 6 Prodi PPKn ini dilakukan dalam rangka Kuliah Lapangan STIKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas SDM, Izwaryani, dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yuzalmon. Sebagai calon guru mata pelajaran PPKn, para mahasiswa ini diharapkan memahami langsung esensi berdemokrasi dimana gerbangnya ada pada proses pemilu dan pemilihan. “Kuliah Lapangan ke KPU Sumbar ini relevan sekali dengan mata kuliah yang kami ajarkan di kampus. Dengan hadir langsung dan berdialog dengan komisioner, mahasiswa mendapat pengetahuan baru langsung dari praktisi pemilu” ujar Sudirman, Ketua Prodi PPKn. “Kami sangat bahagia sekali disambut hangat oleh Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Anggota KPU Sumbar. Ke depan kita berharap ada kerja sama lanjutan baik itu kuliah umum atau election corner di kampus kami”, tambah Yuhasnil, Ketua STIKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh yang ikut mendampingi dalam kuliah lapangan ini bersama beberapa dosen dan tenaga pendidik. Dalam sambutannya, Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kuliah lapangan tersebut. “Pelajar SLTA dan mahasiswa memang merupakan target sosialisasi KPU karena rata-rata mereka adalah pemilih pemula dan pemilih muda yang potensial. Ke depan kita berharap, mereka bergabung menjadi penyelenggara pemilu” ujar Yanuk. Ketua Divisi Perdatin, Yuzalmon, menambahkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu yang kompleks dan persiapannya yang panjang masih belum dipahami oleh masyarakat banyak, termasuk urgensi keserentakan pemilu dan pemilihan. “Dengan hadir di sini dan kemudian nanti bergabung menjadi penyelenggara pemilu, adinda akan paham bagaimana komprehensifnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan”, tutup Yuzalmon. Kuliah lapangan ini ditutup dengan tur interaktif di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Sumbar. Rombongan kampus yang alumninya sudah banyak tersebar di jajaran pemerintahan daerah dan lembaga penyelenggara pemilu ini menyaksikan langsung sejarah dan informasi kepemiluan yang tersaji di RPP.*) (parmas/AA)

Selengkapnya
Selasa, 17 Mei 2022 17:00
640

Digitalisasi Sosialisasi Pemilu Jangkau Lebih Banyak Pemilih

sumbar.kpu.go.id- Dari 273 juta penduduk Indonesia, sebanyak 191 juta di antaranya adalah pengguna media sosial (medsos). Jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 lalu yang berjumlah 192 jutaan, jumlah ini nyaris sebanding. “Karena itu penggunaan medsos dan media digital sudah menjadi sebuah keniscayaan, cara ini bisa kita optimalkan lagi", jelas Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani. Pernyataan ini disampaikan Yanuk saat membuka Rapat Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM) dengan KPU kabupaten/kota se-Sumbar  di Aula KPU Sumbar  pada Rabu (18/5/2022). Didampingi Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Izwaryani, yang juga sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan luring ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu Gebril Daulai, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Yuzalmon, Sekretaris, Firman, serta Kabag Teknis, Sutrisno, Yanuk menambahkan bahwa pekerjaan rumah berikutnya kehumasan masing-masing KPU Kabupaten/Kota adalah meningkatkan pemahaman publik tentang keserentakan Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 merupakan dua perhelatan di tahun yang sama. Selanjutnya, Gebril Daulai, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar membahas tiga kunci sukses dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu  adalah adaptasi dengan perubahan, kolaborasi dan digitalisasi. “Penyampaian pesan harus disesuaikan dengan bentuk media dan target audiens agar pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih efektif. Petakan klasifikasi generasi di masing-masing daerah, dan kekhasan mereka. Misalnya, generasi baby boomers menyukai kegiatan tatap muka, sedangkan generasi Z lebih menyukai platform digital,” tambah Gebril. Arahan terakhir dalam pembukaan rapat kerja disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yuzalmon,  menekankan pada konsolidasi kolaboratif baik internal lembaga maupun dengan stake holders terkait. “Manfaat semua jaringan kerja, juga sarana dan SDM yang sudah tersedia. Jadi gaung sosialisasi kita ada di semua lini, baik cara konservatif maupun digital melalui website dan medsos,” tutup Yuzalmon. Narasumber raker, Izwaryani, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar menyorot pada kontinuitas program sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kewajiban moral penyelenggara pemilu menyadarkan pemilih untuk memilih dengan cara yang benar dan memilih pemimpin yang sehingga tidak menyesal nantinya. "Hasil pemilu itu menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi setiap pemilih harus disadarkan konsekuensinya jika salah dalam menggunakan hak pilihnya," jelas Izwaryani.  Karena itu, pemanfaatan semua media dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dilaksanakan dengan konsisten. Konsistensi ini akan membuka peluang lebih besar meningkatnya kesadaran publik dalam menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. (Parmas/RML)

Selengkapnya
Senin, 16 Mei 2022 17:00
203

KPU Sumbar – TAPD Provinsi Bahas Usulan Anggaran Pemilihan 2024

Sumbar.kpu.go.id – KPU Provinsi Sumatera Barat menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (17/5/2022). Rombongan yang terdiri dari dari Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gebril Daulai, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yuzalmon, serta Sekretaris, Firman dan jajaran Kepala Bagian Sekretariat KPU Sumbar diterima langsung oleh Kepala Badan, Jefrinal Arifin. Dalam pembahasannya, Yanuk Sri Mulyani menyampaikan bahwa KPU Provinsi menyiapkan usulan anggaran sesuai dengan proses pelaksanaan masing-masing tahapan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2019. “Kita berharap fasilitasi hibah anggaran Pemilihan 2024 bisa selesai sebelum tahapan dimulai pada November 2023” terang Yanuk. Hadir dalam kegiatan ini TAPD Provinsi Sumbar antara lain perwakilan Bappeda Sumbar, Bakeuda Sumbar, perwakilan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Prov Sumbar dan beberapa pejabat Badan Kesbangpol Sumbar. Masing-masing perwakilan menyampaikan pandangan awalnya terhadap usulan anggaran Pemilihan 2024 yang telah diserahkan KPU Sumbar dengan menekankan pada efektifitas penyelenggaraan tahapan pemilihan dan efisiensi anggaran. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya yang akan membahas usulan tersebut lebih detail dengan petunjuk teknis yang disusun KPU Sumbar dan disesuaikan dengan standar biaya provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait. Sebagai penutup, KPU Sumbar berharap dalam waktu dekat Gubernur melaksanakan rapat koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, khusus untuk membahas persoalan kesiapan anggaran masing-masing daerah. Sekretaris KPU Sumbar, Firman, menekankan perlunya kesamaan persepsi dalam penyusunan anggaran karena masing-masing daerah berbeda kemampuan dan kondisi keuangannya. Adanya payung hukum berupa Pergub yang mengatur lebih lanjut sharing APBD provinsi dan APBD Kab/Kota dalam pembiayaan Pemilihan 2024 menjadi regulasi yang akan menyeimbangkan disparitas tersebut.  “Kami berharap tidak ada lagi daerah yang mengalami kendala dalam proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan 2024 mendatang”, tutup Firman. *) (parmas/AA)  

Selengkapnya