Berita Terkini

118

Tingkatkan Partisipasi Pilkada 2024, KPU Sumbar Hadiri Cafe Demokrasi di Kabupaten Sijunjung

Padang-sumbar.kpu.go.id – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, membuka kegiatan Cafe Demokrasi di Tugu Cafe, Simpang Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung, Sabtu (12/10/2024). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir potensi pelanggaran hukum menjelang Pilkada serentak 2024. Dalam sambutannya, Jons Manedi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan di Kabupaten Sijunjung dan Sumatera Barat. “Saat ini, tinggal sekitar 45 hari menuju pencoblosan pada Rabu, 27 November 2024. Kami membutuhkan peran aktif tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan demokrasi, karena informasi tidak bisa sepenuhnya disampaikan langsung oleh KPU kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya. Jons juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap politik uang selama masa kampanye. “Money politics adalah salah satu ancaman serius. Kami mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mencegah praktik tersebut demi memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil,” tambahnya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memeriksa status mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui laman resmi cekdptonline.kpu.go.id agar tidak kehilangan hak pilih. Dalam acara tersebut, Reno Fernandes, dosen dari Universitas Negeri Padang (UNP), memaparkan pentingnya sosialisasi pemilih melalui digitalisasi, sebagai upaya meningkatkan akses informasi dan keterlibatan publik dalam Pilkada. Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, insan pers, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan pengunjung kafe. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Irzal Zamzami, turut hadir dan memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Sijunjung atas terselenggaranya acara tersebut. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang,” ujar Irzal. Acara Cafe Demokrasi diharapkan mampu menciptakan suasana diskusi yang interaktif, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami pentingnya peran mereka dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. (Maidi/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya
82

Pilkada 2024, Medo; Pastikan Kita Terdaftar Sebagai Pemilih pada Pilkada Mendatang

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Medo Patria menjadi narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Karang Taruna Sumatera Barat bertemakn “Bersama Sukseskan Demokrasi Membangun Kepemimpinan Anak Negeri" bertempat di Aula BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, Sabtu, 12 Oktober 2024. Dalam kesempatan ini Medo mengajak para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna ikut berperan aktif mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 salah satunya dengan memastikan diri terdaftar sebagai pemilih melalui cekdptonline.kpu.go.id dan menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. "Peserta Pilkada meliputi calon gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati. Pemilih adalah mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP," jelas Medo. Ia juga mengimbau agar mahasiswa aktif memeriksa status kepemilihan mereka melalui layanan daring di https://cekdptonline.kpu.go.id/, serta mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan menolak golput dan politik uang. Selain itu, Medo menyampaikan bahwa hingga saat ini, di Sumatera Barat telah terdaftar 2 (dua) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dengan total 56 pasangan calon untuk gubernur, walikota, dan bupati. Penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September, disusul dengan pengundian nomor urut pada 23 September. Masa kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024, dengan 3 (tiga) hari masa tenang sebelum hari pencoblosan. Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat juga memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat atas Kerjasama dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat, Mahdianur Musa yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. (KinAz/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya
90

Perkuat Edukasi Dalam Pilkada Serentak 2024, Jons Ajak Para Mubaligh Tolak Politik Uang

Padang.sumbar.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sebanyak 4.103.084 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. Pemilih tersebut tersebar di 10.846 Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk 27 TPS khusus di lokasi tertentu di Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Jons Manedi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, dalam kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sabtu (12/10/2024). Dalam acara bertema "Peran Mubaligh Muhammadiyah Dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2024", Jons menekankan pentingnya partisipasi pemilih dalam menentukan masa depan Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan. “Negara yang merdeka bisa kembali dijajah melalui investasi politik. Para calon pemimpin yang menggunakan politik uang pada dasarnya sedang melakukan investasi politik, dan hal ini akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil nantinya. Pemimpin yang buruk akan terpilih jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya,” ujar Jons di hadapan peserta yang terdiri dari pengurus LHKP, mubaligh, dan mahasiswa. Jons juga menekankan pentingnya peran mubaligh dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi dan bahaya politik uang kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa KPU tidak mungkin menjangkau seluruh pemilih tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk mubaligh. “Untuk bisa menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat, tentu kami membutuhkan bantuan dari para mubaligh. Keterlibatan mereka sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi,” tutupnya. Acara ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih dan jujur. (Maidi/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya
128

Persiapkan Debat Pertama, KPU Sumbar Koordinasikan dengan Jajaran dan Stakeholder

Padang.sumbar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi terkait Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, dan dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, KPU Kabupaten/Kota, media, serta pihak terkait lainnya. Plh. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya debat publik sebagai bagian dari kampanye politik. "Sesuai dengan Peraturan KPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan, KPU memiliki kewajiban untuk memfasilitasi debat publik antar pasangan calon," ujarnya. Debat publik kali ini akan mengangkat tema besar "Reformasi Pemerintahan Menuju Masyarakat Sumbar Adil dan Makmur". Materi debat akan difokuskan pada visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Dalam rapat ini juga membahas persiapan teknis debat, termasuk koordinasi dengan Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. "Kami akan melibatkan tenaga profesional, tokoh adat, dan akademisi sebagai panelis untuk memperkuat isi debat," tambah Jons. Sementara itu, Ficky Tri Saputra dari KPID Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi kepada publik. "Kami akan mengawasi media penyiaran, baik televisi maupun radio, agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar terkait Pilkada," ujarnya. KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan jadwal debat publik untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada 13 November dan 20 November 2024. Seluruh pasangan calon diharapkan hadir dalam debat, kecuali dengan alasan yang jelas dan sesuai aturan. Jika ada perubahan jadwal karena kegiatan ibadah, KPU Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan waktu debat. Rapat ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan debat publik berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai visi dan misi setiap pasangan calon. (KinAzura/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya
123

Pilkada 2024, Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Ajak Mahasiswa Berpartisipasi Aktif dalam Pilkada 2024

Padang-sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman dan STIT Syech Burhanuddin Kota Pariaman, Rabu (9/10/2024). Kegiatan ini mengusung tema "Peran Mahasiswa dalam Menjaga Kondusifitas Pilkada Tahun 2024". Dalam sambutannya, Ory mengajak para mahasiswa untuk turut serta secara aktif dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. "Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tapi juga turut berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Tentukan calon yang akan dipilih dengan bijak, pahami visi dan misi para kandidat," ujar Ory di hadapan para peserta. Lebih lanjut, Ory menjelaskan bahwa pada hari pemungutan suara, pemilih akan diberikan dua surat suara. “Pemilih akan menerima surat suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tergantung wilayah masing-masing,” jelasnya. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik mahasiswa serta memperkuat peran mereka dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2024. (Maidi/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya
386

Dosen Ilmu Politik UNAND dan KPU Sumatera Barat Adakan Pengabdian Bertema "Menjadi Pemilih Cerdas dan Rasional pada Pilkada 2024"

Padang – Pada Senin, 30 September 2024, dosen dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas (UNAND) berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Menjadi Pemilih Cerdas dan Rasional pada Pilkada 2024". Acara ini berlangsung di Aula FISIP Universitas Andalas dan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa serta perwakilan dari berbagai lembaga. Wakil Dekan I FISIP UNAND, Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, yang disampaikan oleh Ketua HIMAPOL FISIP UNAND, beliau mengapresiasi kehadiran seluruh peserta serta menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan. "Mahasiswa harus menolak politik uang dan terus menjaga integritas, terutama dalam memerangi penyebaran berita hoaks," ujarnya. Sementara itu, Wakil Dekan II FISIP UNAND secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan harapannya agar acara berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi para peserta dalam menyongsong Pilkada serentak pada 27 November 2024. Tingkat Partisipasi Rendah di Sumatera Barat Jons Menedy, S.Pd., M.AP., salah satu narasumber dari KPU Sumatera Barat, memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada pemilu sebelumnya mencapai 64,70%. "Angka ini masih tergolong rendah, dan diharapkan meningkat pada Pilkada 2024," ujar Jons. Ia juga menyebutkan bahwa angka partisipasi dalam pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Barat, bahkan menurun drastis, hanya mencapai 36%. Isu kotak kosong juga menjadi perhatian dalam Pilkada tahun ini, terutama di Kabupaten Dharmasraya yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Dalam sesi diskusi, para narasumber menekankan pentingnya para pemilih, khususnya pemilih pemula, untuk memahami proses dan mekanisme pemilu. Para pemilih diimbau untuk mengecek status mereka di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menolak segala bentuk politik uang. "Fenomena politik uang kini semakin bervariasi, termasuk dalam bentuk merchandise yang harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah," ujar salah satu pemateri. Dr. Aidinil Zetra menambahkan, "Budaya politik demokratis harus terus ditanamkan. Masyarakat harus aktif dalam kehidupan politik dan berani menuntut janji-janji demokrasi yang belum terpenuhi." Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk sejahtera dengan sumber daya alam yang melimpah dan bonus demografi, tetapi janji demokrasi belum sepenuhnya terealisasi. Fenomena Politik dalam Pilkada 2024 Dr. Zulfadli menyebutkan bahwa Pilkada serentak 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. "Meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat, kualitas demokrasi justru menurun," ungkapnya. Ia juga menyoroti fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong, yang semakin marak terjadi di beberapa daerah, sebagai kemunduran demokrasi. Salah satu hal positif yang diangkat dalam diskusi adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam Pilkada tahun ini, mencapai 19,92%. Pemilih muda juga diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengawasi dan mengkritisi budaya politik saat ini. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti antusias oleh para peserta, terutama dari kalangan mahasiswa. Para narasumber berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi Pilkada 2024. (Maidi/Parhumas KPU Sumbar)


Selengkapnya