Berita Terkini

Minggu, 28 November 2021 17:00
125

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

sumbar.kpu.go.id - KPU Prov Sumbar melaksanakan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Senin (29/11). Dalam amanatnya, Firman selaku pembina upacara menyampaikan bahwa KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengemban kesejahteraan anggota. Pada peringatan HUT Emas KORPRI 50 tahun 2021 ini, mengangkat tema "ASN bersatu, KORPRI tangguh dan Indonesia Tumbuh", yang bertujuan untuk mengajak anggota KORPRI untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat pemersatu bangsa, memantapkan netralitas seluruh anggota, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga, bakti sosial, penghijauan, pembinaan mental/rohani, pertemuan ilmiah, kegiatan lomba, dll. Kemudian, Firman juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar KORPRI di lingkungan KPU Sumbar dalam mengemban tugas, tanggung jawab serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Pada kesempatan yang sama, Firman menyerahkan secara simbolis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan SatyaLancana Karya Satya kepada 5 (lima) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan sekretariat KPU Sumbar yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Selain penyematan pin tanda kehormatan SatyaLancana Karya Satya, Firman juga memberikan piagam kepada 4 (empat) PNS berprestasi sekaligus menjadi agen perubahan dalam Reformasi Birokrasi.

Selengkapnya
Rabu, 24 November 2021 17:00
172

Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW)

sumbar.kpu.go.id - KPU Sumbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) secara daring bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kamis (25/11). Hadir sebagai narasumber sesi I, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik terkait materi kebijakan dan isu krusial dalam proses PAW. Evi memaparkan bagaimana aturan terkait pelaksanaan PAW, permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan PAW di beberapa daerah serta rekomendasi penyelesaiannya. Evi menekankan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota agar patuh pada ketentuan peraturan KPU (PKPU) terkait PAW. “Proses permintaan nama PAW dari pimpinan DPRD memperhatikan batasan waktu, yakni 5 hari sejak diterima surat permintaan tersebut”, tegas Evi. Beliau juga menegaskan untuk tidak menanggapi secara berlebihan proses PAW dari batas waktu yang dimiliki KPU, agar penyampaian nama PAW anggota DPRD segera disampaikan kepada pimpinan DPRD jika memang ada masukan dan tanggapan dari masyarakat atau ada proses klarifikasi terhadap hal tersebut. Selain diskusi tanya jawab kebijakan proses PAW, pada sesi II dilakukan simulasi penggunaan aplikasi SIMPAW yang diterapkan operator SIMPAW KPU Kabupaten/Kota. Simulasi ini dipandu oleh Yulia Sari Sub Koordinator Pencalonan DPR, DPRD dan PAW Setjen KPU RI. Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIMPAW selain memudahkan pengadministrasian proses PAW juga upaya KPU mentransparansikan seluruh alur dan mekanisme dalam proses PAW sehingga publik pun dapat mengetahui berjalannya proses tersebut melalui link https://simpaw.kpu.go.id/ Rakor yang dibuka oleh Plh. Ketua KPU Sumbar Yuzalmon, dihadiri oleh Anggota KPU Sumbar Gebril Daulai beserta jajaran sekretariat KPU Sumbar dengan melibatkan peserta Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, para Sub Koordinator/ Kasubbag. Teknis & Hupmas, dan operator SIMPAW.

Selengkapnya
Jumat, 12 November 2021 17:00
216

PAW Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Yuzalmon, S.Ag, SH, M.Si dilantik oleh Ketua KPU RI

Sabtu, 13 November 2021, PAW Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Yuzalmon, S.Ag, SH, M.Si dilantik oleh Ketua KPU RI, Bapak Ilham Saputra @kpu_ri di Bandung, sebelum pembukaan acara Rapat Pimpinan (Rapim) KPU se-Indonesia. Selain PAW Sumbar juga dilantik PAW Kab. Tulungagung, Prov Jatim, dan Kab. Mamberamo Raya, Prov Papua. Pelantikan ini dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II Setjen KPU RI, semua Komisioner dan Sekretaris KPU Prov. Sumbar.

Selengkapnya
Senin, 08 November 2021 17:00
126

Rakor Evaluasi Mekanisme Pencalonan & Penggunaan SILON Pemilihan 2020

sumbar.kpu.go.id - Tahapan pencalonan pada Pemilihan 2020 merupakan salah satu tahapan krusial yang banyak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pendaftaran dan verifikasi sampai penetapan pasangan calon. Apalagi dalam pelaksanaannya di hadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas dan tetap mentaati protokol kesehatan. Hal ini yang disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Mekanisme Pencalonan & Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia, Selasa (9/11/2021). Ilham berharap melalui Rakor ini, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampikan kendala-kendala dalam pelaksanaan tahapan pencalonan serta penggunaan aplikasi SILON sehingga menjadi catatan dan masukan terhadap perbaikan baik dari segi regulasi dan implementasi pada Pemilihan 2024 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Evi Novida Ginting Manik juga memberikan pemaparan evaluasi terkait isu-isu dalam pencalonan dan penggunaan aplikasi SILON. Isu-isu yang menjadi bahasan antara lain seperti tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan, perpanjangan pendaftaran pasangan calon, pergantian pasangan calon, pasangan calon yang kena positif COVID-19, syarat calon mantan terpidana, pemeriksaan kesehatan dan pasangan calon tunggal. Kemudian, terkait SILON, Evi menambahkan bahwa penggunaan SILON pada Pemilihan 2020 relatif sudah berjalan baik dan secara umum tidak perlu ada perubahan bisnis proses, hanya perlu ada penyempurnaan beberapa fitur serta dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Rakor yang dilaksanakan secara daring ini, KPU Sumbar dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gebril Daulai, Ketua Divisi Hukum & Pengawasan, Amnasmen beserta Pejabat dan Staf di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.

Selengkapnya
Rabu, 15 September 2021 17:00
185

Persiapan Pemilu 2024 : KPU Sumbar Bahas Rancangan Peraturan KPU

sumbar.kpu.go.id - Guna mendapatkan saran dan masukan terhadap perbaikan regulasi pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Sumatera Barat melakukan rapat kerja yang kedua bersama 9 KPU Kabupaten/Kota terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Kamis (16/9/2021). Isu strategis yang menjadi pembahasan antara lain adalah pertama adanya tahapan persiapan pendaftaran untuk memberikan ruang kepada Partai Politik melakukan pengisian data dan dokumen ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sehingga Partai Politik pada saat pendaftaran hanya menyampaikan dokumen rekapitulasi dari keseluruhan dokumen persyaratan dan dilakukan secara sentralistik di KPU RI. Kedua, tidak terdapat kegiatan klarifikasi atas dugaan keanggotaan ganda dan keanggotan yang tidak memenuhi syarat di tahapan verifikasi administrasi. Ketiga, tahapan verifikasi faktual dokumen persyaratan dilakukan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir, baik yang memiliki dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian Partai Politik baru yang ditetapkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Selain itu, pengaturan terkait penunjukan petugas penghubung dan operator Partai Politik dalam penggunaan SIPOL. Isu strategis baru dalam rancangan peraturan KPU tersebut diatas merupakan kebijakan KPU dalam menerapkan prinsip mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dalam pelayanan dan fasilitasi pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 mendatang.

Selengkapnya
Minggu, 05 September 2021 17:00
185

PERSIAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2024

sumbar.kpu.go.id – Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu tahun 2024, KPU RI menginstruksikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, terkait dengan perkembangan data wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat pengaturan terkait daerah pemilihan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang harus tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan asumsi bahwa hari pemungutan suara Pemilu tahun 2024 dilakukan pada bulan Februari 2024, maka pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi tersebut akan dimulai pada bulan Oktober 2022. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta menyampaikan salinan Peraturan Daerah mengenai pemekaran atau pembentukan kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lainnya beserta data pendukung adminstrasi lainnya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat jika terdapat pemekaran kecamatan, dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lainnya pasca pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

Selengkapnya