Sambut Pemilu 2024, Tuntaskan Pengelolaan Logistik Pascapemilihan 2020
Bagi penyelenggara pemilu, mustahil melaksanakan pemilu jika tanpa adanya logistik. Karenanya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU dan jajarannya harus mampu merencanakan, mengadakan, mendistribusikan, dan mengelola logistik dengan baik. Prinsip yang digunakan adalah tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan efisien. Yanuk Sri Mulyani, Ketua KPU Provinsi Sumbar (KPU Sumbar) menegaskan agar kendala dan persoalan yang terjadi pada logistik Pemilu 2019 dan pemilihan 2020 lalu tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024 mendatang.
“Pengelolaan logistik pascapemilihan 2020 lalu sudah harus tuntas sebelum kita memasuki proses pengadaan logistik Pemilu 2024 mendatang. Hal ini akan membantu kita dalam merencanakan kerja logistik seperti prinsip-prinsip yang kita usung selama ini. Jika logistik sebeleumnya telah tuntas pemusnahan dan pendokumentasiannya, maka gudang logistik masing-masing akan siap menyambut logistik Pemilu 2024”, ujar Yanuk. Pesan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan 2020 Mernuju Pemilu 2024.
Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPU KPU Kab/Kota selaku Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik (KUL), Sekretaris, dan Kasubbag KUL KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat ini dilaksanakan pada Senin (4/7/2022) bertempat di Hotel Santika Premiere, Padang. Diharapkan dari agenda ini terwujud tata kelola logistik yang baik antara lain pemusnahan logistik pascapemilu dan pemilihan, tindak lanjut penghapusan asset BMN, kesiapan gudang logistik, serta pemetaan wilayah dan penganggaran distribusi logistik Pemilu 2024.
Dalam rakor ini, KPU Sumbar juga menginventarisasi KPU Kab/Kota yang belum melakukan pemusnahan logistik pascapemilu dan pemilihan, ketersediaan dan kondisi gudang logistik KPU Kab/Kota masing-masing, serta kendala dan permasalahan lainnya. Rima Rafinda, Analis Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Padang, menjadi narasumber untuk topik terkait pemusnahan logistik dan Barang Milik Negara (BMN). Sedangkan materi pengelolaan BMN disampaikan oleh Galuh Candra Patria, Kasubbag Pengelolaan BMN Wilayah III, Sekretariat Jenderal KPU RI.
Diharapkan dari rakor ini, KPU Sumbar dan KPU Kab/Kota se-Sumbar akan semakin siap menghadapi Pemilu 2024 dengan tata kelola logistik pemilu yang professional dan berkualitas.* (umlog/LPD)
