Padang, sumbar.kpu.go.id – Indeks Demokrasi yang dipublikasikan oleh organisasi antar pemerintahan dunia, The International IDEA, menunjukkan Indonesia berada pada level negara dengan performa demokrasi yang lemah (weak democracy). Kondisi penurunan ini terjadi setelah dua dasarwarsa sebelumnya Indonesia cukup stabil menempati posisi sebagai negara demokrasi tingkat menengah (mid-range democracy). Hal ini dipicu oleh masih lemahnya upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak azazi manusia. Dua indikator ini menjadi penyebab utama melemahnya demokrasi Indonesia. Namun sisi baiknya, penyelenggara pemilu perlu berbangga, karena penilaian untuk subatribut clean election atau pemilu yang bersih, berada pada posisi aman dibanding indeks penilaian untuk subatribut lain.

Hal ini dijelaskan Senior Program Manager The International IDEA, Adhy Aman, dalam seminar yang bertajuk “Potret Demokrasi di Indonesia dalam Global State of Democracy (GSoD) 2021” yang dihadiri oleh Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar), perwakilan KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Sumbar, perwakilan partai politik, pimpinan media, akademisi, dan mahasiswa pada Jumat (22/7/2022) bertempat di Hotel Santika Premiere, Padang.

“Indeks pengukuran paling kecil adalah 0,0 dan paling tinggi adalah 1. Subatribut Clean Election (pemilu yang bersih), inclusive suffrage (hak pilih inklusif), elected government (pemerintah terpilih) adalah indikator dengan warna hijau yang artinya aman dan bernilai tinggi. Rata-rata indeksnya di atas 0,7. Dan yang paling perlu kita apresiasi adalah subatribut electoral participation atau partisipasi memilih dalam pemilu, meraih nilai tertinggi yaitu 0,82. Ini bahkan melampaui angka rata-rata global”, jelas Adhy, yang merupakan putra asli Rao-Rao, Tanah Datar, yang kini berdomisili di Canberra, Australia.

Anggota KPU Republik Indonesia, Idham Kholik, mengaitkan rilisan terbaru indeks demokrasi ini dengan pemilu berintegritas yang terus diupayakan oleh KPU RI dan jajarannya. Sebagai penyelenggara teknis pemilu, KPU mengikhtiarkan penyelenggaran pemilu yang profesional, imparsial, dan transparan sejak tahapan persiapan sebagaimana standar internasional pemilu yang beirntegritas. “Meski penilaiannya mengalami penurunan karena secara global tren demokrasi juga menurun, kita tetap perlu mengapresiasi proses elektoral di Indonesia. Untuk kemajuan sistem pemilu, kita bahkan jauh melampaui Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai acuan demokrasi. Untuk Pemilu 2024, kami minta jajaran KPU tetap bekerja profesional agar mempertahankan nilai baik ini, dan terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia”, jelas Idham.

Indeks Demokrasi dalam GSoD ini merupakan penilaian demokrasi yang dilakukan pada 173 negara di dunia. Data diambil 14 sumber data dengan 116 indikator dan diperbarui setiap tahunnya sejak tahun 1975 hingga 2021. Untuk Indonesia, indeks lima atribut utama penilaian dengan urutan skor masing-masing adalah civil society participation (partisipasi masyarakat sipil) sebesar 0,74, atribut representative government (pemerintahan yang representatif) dengan skor 0,68, kemudian checks on government (pengawasan pemerintahan) sebesar 0,62, lalu fundamental right (hak azazi manusia) skor 0,53, dan terakhir atribut impartial administration (administrasi yang imparsial) dengan skor 0,33.* (parmas/AA)