Gio Afandi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia adalah peristiwa penting dalam sistem demokrasi karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sistem yang digunakan dalam proses pemilihan memengaruhi kualitas pilkada, terutama dalam hal manajemen data pemilih. Di sinilah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) berperan sebagai inovasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar secara akurat, dan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan cara yang jelas dan akurat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Sidalih yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dan memutakhirkan data pemilih secara lebih efisien. Sebagai salah satu alat penting dalam pemilu dan pemilihan.

Sidalih bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi data pemilih, yang selama ini sering menjadi masalah dalam setiap pemilu. Penggunaan Sidalih untuk mengelola data pemilih di Sumatera Barat, yang terkenal memiliki wilayah yang luas dan geografis yang beragam, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada dengan memastikan bahwa setiap warga negara terdaftar dengan benar dan tidak ada suara yang hilang karena kesalahan administrasi. Namun, penggunaan Sidalih di Sumatera Barat menghadapi banyak kesulitan. Efektifitas sistem ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

KPU awalnya menciptakan Sidalih untuk membantu pengelolaan data pemilih pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sebelum Sidalih, pengelolaan data pemilih masih dilakukan secara manual yang sering kali menimbulkan masalah seperti pemilih ganda, data yang tidak mutakhir, atau bahkan pemilih yang tidak pernah terdaftar. Sidalih memungkinkan KPU pusat, KPU daerah, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara real time, mengintegrasikannya, dan mengaksesnya, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan transparan. Sidalih memungkinkan petugas KPU mengelola informasi pemilih dengan lebih mudah. ​​Setiap informasi pemilih, termasuk nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, dapat dimutakhirkan langsung di dalam sistem, sehingga tidak perlu lagi pencatatan secara manual.

Hal ini tentu saja mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan akurasi data pemilih, sehingga memudahkan penyelenggaraan pemilihan daerah yang lebih transparan dan demokratis. Sidalih juga memungkinkan masyarakat untuk mengecek apakah namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui platform internet/website yang disediakan oleh KPU. Namun, meskipun Sidalih memiliki banyak keuntungan, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar tantangan ini berhubungan dengan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, terutama di wilayah pedalaman Sumatera Barat yang sulit dijangkau.

Permasalahan yang cukup berarti dalam pelaksanaan Sidalih di Sumatera Barat adalah infrastruktur teknologi yang belum memadai, khususnya konektivitas internet yang belum merata. Sumatera Barat memiliki banyak daerah yang berada di daerah pegunungan atau daerah terpencil, yang sulit diakses karena keterbatasan konektivitas internet. Proses pemutakhiran data pemilih secara daring terhambat oleh kebutuhan akses internet yang cepat dan stabil agar Sidalih dapat berjalan dengan efektif. Di banyak daerah, petugas Pantarlih yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih mengalami kendala konektivitas internet. Akibatnya, data yang seharusnya dapat diinput secara langsung sering kali terlambat atau terhambat, sehingga menghambat verifikasi dan dokumentasi informasi pemilih.

Selain itu, terdapat daerah yang sangat terpencil dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas, sehingga akses ke Sidalih menjadi sangat sulit, bahkan mustahil, bagi petugas setempat. Selain kendala konektivitas internet, kondisi geografis yang sulit juga memengaruhi ketepatan waktu dan efektivitas pengelolaan data pemilih. Sumatera Barat memiliki banyak daerah yang memiliki topografi yang sulit, sehingga waktu tempuh petugas Pantarlih menjadi lama dan biaya logistik menjadi tinggi. Hal ini tidak hanya menghambat pemutakhiran data pemilih, tetapi juga mempersulit pemantauan revisi data di daerah tersebut.

Selain kendala fisik, kendala signifikan dalam pemanfaatan Sidalih adalah kurangnya pemahaman teknologi di kalangan petugas yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Meski telah mendapatkan pelatihan dari KPU, tidak semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan data memiliki tingkat kecakapan teknologi yang memadai untuk menjalankan sistem ini secara efektif.

Banyak petugas di daerah dengan keterbatasan akses teknologi sering kali menghadapi kendala dalam memahami fungsi Sidalih dan menggunakannya secara efektif. Pemahaman yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan petugas untuk menyampaikan data secara efektif atau menyebabkan kesalahan selama proses verifikasi. Hal ini tentu akan memengaruhi kualitas data pemilih di Sidalih, yang selanjutnya dapat mengubah arah penyelenggaraan pilkada.

Kesulitan ini lebih terlihat di daerah yang belum mengenal teknologi informasi. Banyak petugas Pantarlih yang terbiasa dengan sistem manual mengalami kendala dalam bertransisi ke sistem berbasis digital yang memerlukan keterampilan dan keahlian teknologi tingkat lanjut. Meski KPU berupaya memberikan pelatihan yang komprehensif, pemahaman petugas di daerah perkotaan dan pedesaan sering kali mengalami kesenjangan. Bahkan KPU sudah melakukan Bimbingan teknik terkait Sidalih. Namun ada beberapa petugas kurang mahir terkait IT untuk itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di daerah yang ada petugas Pantarlih yang kurang mahir berupaya memberikan edukasi semaksimal mungkin agar tercapainya target verifikasi data melalui akun sidalihnya.

Sebaliknya, masyarakat Sumatera Barat memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan sistem Sidalih, meskipun sistem ini sangat memudahkan KPU untuk mengelola data pemilih. Sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota, merasa puas dengan kemudahan Sidalih. Mereka meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses pemilihan yang lebih transparan dan efisien karena mereka dapat dengan mudah mengakses informasi tentang daftar pemilih melalui platform online dan memastikan apakah nama mereka terdaftar dalam DPT. Namun, keberadaan Sidalih terasa lebih sulit bagi beberapa komunitas yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil. Proses verifikasi data pemilih dapat menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses internet yang cukup.

Tidak jarang mereka harus bergantung pada petugas setempat untuk membantu memastikan apakah mereka terdaftar dalam DPT. Mengingat keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang sistem digital yang digunakan, ada beberapa tempat di mana orang masih ragu dengan akurasi data yang terdaftar. Dengan tingkat literasi digital yang rendah di beberapa masyarakat, masalah ini semakin diperburuk. Mereka khawatir bahwa data mereka tidak tercatat dengan benar, bahkan jika sudah terdaftar dalam DPT, ketika menghadapi sistem yang serba digital. Kekhawatiran semacam ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan pendidikan yang lebih mendalam kepada masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat Sidalih dan bagaimana menggunakannya dengan benar.

Meskipun ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya, Sidalih terus memberikan kontribusi positif dalam Pilkada Sumatera Barat. KPU dan jajarannya dapat mengurangi kemungkinan pemilih ganda, kesalahan pencatatan, dan ketidakakuratan data pemilih yang selama ini menjadi masalah besar selama proses pemilihan dengan sistem ini. Pemilih yang terdaftar dapat lebih mudah memeriksa status mereka, sehingga jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya berkurang. Sidalih juga meningkatkan transparansi dalam proses pilkada dengan memberi masyarakat akses ke daftar pemilih untuk melihat apakah mereka terdaftar dengan benar. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki kekhawatiran tentang keakuratan data pemilih.

Karena masyarakat percaya bahwa mereka dapat memilih dengan aman, transparansi ini akan mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pilkada. Namun, KPU perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk memaksimalkan potensi besar Sidalih. Langkah-langkah penting yang harus diambil termasuk meningkatkan infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada petugas, dan meningkatkan sosialisasi masyarakat. Secara jangka panjang, Sidalih dapat berfungsi sebagai sistem yang sangat berguna untuk menjamin pilkada yang lebih terbuka, akurat, dan inklusif.

Oleh karena itu, Sidalih telah meningkatkan kualitas Pilkada Sumatera Barat. Sistem ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data pemilih, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman teknologi. Akibatnya, untuk memaksimalkan penggunaan Sidalih di masa depan, perbaikan yang terus-menerus diperlukan.

Langkah-langkah yang harus segera diambil termasuk meningkatkan pelatihan petugas, memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menggunakan dan memeriksa data pemilih. Dengan perbaikan ini, Sidalih diharapkan dapat mencapai Pilkada yang lebih jelas, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi Indonesia.