Padang, sumbar.kpu.go.id - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Sumbar) Periode 2022-2027, yang dilantik Bawaslu Republik Indonesia pada 21 September 2022 lalu di Jakarta, menyambangi kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar) pada Rabu, 5 Oktober 2022. Empat orang komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar beserta jajaran staf turut hadir dalam pertemuan ini.

Rombongan audiensi ini diterima langsung oleh Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, didampingi Kabag Hukum dan SDM, Aan Wuryanto dan Kabag Keuangan Umum dan Logistik, Jumiati. Yanuk menyambut baik inisiatif audiensi Bawaslu Sumbar sebagai upaya membangun sinergitas. “Jika sinergitas ini sudah dirintis di tingkat provinsi, daerah akan mengikutinya. Jadi tidak ada lagi perbedaan pemahaman dan penafsiran, karena tujuan kita sama, menyukseskan Pemilu 2024”, terang Yanuk. Yanuk juga menjanjikan akan melakukan kunjungan audiensi balasan ke Bawaslu Sumbar sebagai ikhtiar merawat kelancaran komunikasi dua lembaga penyelenggara pemilu.

Silaturahim yang dikemas dalam kegiatan audiensi ini bertujuan untuk “memperkenalkan” formasi baru Bawaslu Sumbar. Alni, Ketua Bawaslu Sumbar dalam sambutannya menyampaikan bahwa akan ada lebih banyak tantangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu sinergitas perlu terus dijaga antar sesama penyelenggara pemilu. “Kolaborasi dan kerja sama akan terus kita lakukan karena kerangka acuan kerja masing-masing sudah jelas. KPU dan Bawaslu sejatinya melangkah seiring, karena keberhasilan pemilu adalah keberhasilan semua”, jelas Alni.

Lebih lanjut Alni menjelaskan formasi baru Bawaslu Sumbar Periode 2022-2027 beserta divisi masing-masing. Adanya Perbawaslu yang baru menyebabkan perubahan nomenklatur organisasi Bawaslu Provinsi. “Meski yang baru dilantik kemaren hanya tiga orang dari kami karena perbedaan masa jabatan, tapi kami tetap membahasakan bahwa formasi yang baru ini adalah Bawaslu Provinsi Sumbar Periode 2022-2027”.

Berikut formasi Bawaslu Sumbar Periode 2022-2027 :

1. Alni, Ketua Bawaslu Sumbar

2. Nurhaida Yetti, Divisi Hukum dan Sengketa

3. Elly Yanti, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

4. Benny Aziz, Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

5. Muhammad Khadafi, Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat.* (Tekmas/AA)