Padang - sumbar.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menghadiri undangan Kapolda Sumbar Dialog Publik Pilpres 2024 bertemakan "Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju" yang diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Provinsi Sumatera Barat Medo Patria, Rabu 11 Oktober 2023. Bertempat di ruangan Conference Polda Sumbar, Dialog Publik Pilpres 2024 ini berlangsung secara hybrid yang dibuka oleh Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K. 

Narasumber pada Dialog Publik Pilpres 2024 ini Kombes Pol. Muhammad Firman, S.IK., M.Si, Kabag Anev Robinops Polri. Dalam paparannya peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024, Polri siap siaga dalam pengamanan tahapan pemilu serentak tahun 2024 seperti operasi mantap brata yang bertujuan terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan pemilu serentak 2024. Polri sangat menjunjung tinggi netralitas di Pemilu 2024 guna menjamin pemilu yang damai serta Polri akan fokus untuk melakukan pengamanan di seluruh proses penyelenggaraan, " ujarnya.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang juga sebagai pemateri dalam kegiatan ini dalam materinya memperkuat pemilu damai dan demokrasi menuju indonesia maju, mengatakan, "pemilu dipahami sebagai mekanisme mengelola konflik diantara kelompok-kelompok politik secara damai dan berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa. Keterlibatan para pihak merupakan variabel penting yang memiliki dampak terhadap tingkat kepercayaan". 

Beberapa strategi yang dilakukan KPU dalam menangkal disinformasi kepemiluan adalah dengan menampilkan cek fakta hoaks kepemiluan dilaman kpu.go.id, melakukan counter issue di media sosial KPU RI. KPU juga melakukan nota kesepahaman dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, Kominfo, KPI, Dewan Pers, Asosiasi Media Siber (AMSI), platform media sosial. Juga merilis informasi resmi (pers rilis), membagikannya ke media terverifikasi serta membuat Bakohumas KPU terhadap Inovasi Pelayanan informasi kepemiluan via PPID Podcast KPU RI, "kata Hasyim.

Rahmat Bagja, SH. LL. M, Ketua Bawaslu RI, mengatakan dalam paparannya, konteks menjaga kepercayaan publik. "Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan.

"Fakta bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah, membuat Bawaslu membentuk kolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang berintegritas agar terwujudnya pengawasan partisipatif secara mandiri di masyarakat, " ungkapnya. (Maidi/Parhubmas KPU Sumbar)