Padang, sumbar.kpu.go.id - Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan KPU RI, Parsadaan Harahap menyampaikan apresiasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat atas berbagai inovasi kelembagaan yang telah dilakukan. Di antaranya, penandatanganan MoU dengan Universitas Andalas serta pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai program nasional.

Hal ini disampaikan oleh Parsadaan Harahap saat memimpin Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Rangka Pembentukan Satuan Karya (SAKA) Rintisan Yogaswara di Lingkungan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Selasa 18 November 2025, di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, Pramuka merupakan organisasi besar yang hadir diseluruh tingkatan dan mempunyai disiplin, rekam jejak panjang, serta nilai-nilai yang sejalan dengan KPU. Karena itu, inovasi yang dilakukan KPU Sumbar dianggap memiliki dampak strategis bagi penguatan kelembagaan secara nasional.

Hadir dalam Rakor ini Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi Medo Patria, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf di lingkunganSekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.

"Program - program yang telah dibuat agar di dorong dan diperluas jangkauannya serta di publikasikan secara positir guna memperkuat citra kelembagaan KPU di mata masyarakat. KPU Provinsi Sumatera Barat bahkan berhasil masuk dalam nominasi Zona Integritas, ini menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola dan integritas organisasi, ujar Komisioner RI yang biasa dipanggil Parsa.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota yang sekaligus menjadi forum diskusi dan silaturahmi untuk menyampaikan berbagai persoalan pasca pemilu dan pilkada, seperti penguatan kelembagaan, koordinasi antar jenjang, permasalahan teknis dan administratif, serta isu pelaksanaan di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis.

"Masalah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat daerah akan dibahas ditingkat Provinsi dan bila diperlukan, dibawa ke KPU RI atau kerapat pleno divisi terkait di Jakarta", ucap Parsa

Sementara itu, menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi menegaskan komitmen KPU Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan pelayanan kepemiluan di seluruh daerah tanpa terkecuali. (Wily/Parhumas KPU Sumbar)