Trending Topik

Profil PPID KPU Provinsi Sumatera Barat


MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

-----------------------------------------------


PROFIL ORGANISASI PPID 

-----------------------------------------------

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.  Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance)

Untuk mewujudkan Pengelolaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Lihat disini

 

TUGAS DAN FUNGSI PPID

-----------------------------------------------

  1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
  2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
  3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
  4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
  6. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit

 

STRUKTUR ORGANISISASI PPID

-----------------------------------------------

VISI PPID

-----------------------------------------------

SIAP, TERBUKA, BERWIBAWA

 

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

-----------------------------------------------