Trending Topik

Hukum Pemilu (II)



Oleh: Pramono U. Tanthowi

Komisioner KPU RI

Di antara kriteria pemilu demokratis adalah: (1) tersedianya ruang bagi siapapun yg merasa dirugikan hak politiknya utk menggugat, dan (2) tersedianya mekanisme penyelesaian gugatan dan sengketa dg prosedur jelas, proses cepat, dan biaya murah. Dan UU 7/2017 telah menyediakan ruang dan mekanisme itu dg lengkap.

Namun perlu diingat bahwa ada asas hukum perdata yg berbunyi "actori incumbit probatio", yg artinya: "barang siapa mendalilkan, maka wajib membuktikan". Kalau dlm hukum pidana berlaku asas "actori incumbit onus probandi": "siapa yg menuntut ke muka sidang pengadilan maka dia yg wajib membuktikan".

Dua asas hukum ini persis dg asas dlm Peradilan Islam yg berbunyi: al bayyinatu 'alal mudda'iy, wal yaminu 'ala man ankaro. Dlm redaksi lain, anak kalimatnya: wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Yg artinya: "mengajukan alat bukti wajib bagi penuduh, dan bersumpah wajib bagi tertuduh".

Tiga asas hukum tsb maknanya sama: pihak yg merasa dicurangi harus mengajukan alat bukti ke proses hukum yg telah tersedia. Mengapa begitu? Karena orang bisa menuduh apa saja. Dan tuduhan itu bisa jadi benar, tapi bisa juga salah. Maka tuduhan harus diperkuat dg alat2 bukti, utk dinilai oleh lembaga yg punya otoritas apakah relevan dan memperkuat isi gugatan atau tdk.

Maka betul bunyi sebuah Hadis Nabi dari Ibn Abbas, bahwa: “Jika semua orang diberi hak (hanya berdasar) dg tuduhan mereka, niscaya banyak orang yang akan mengklaim harta dan darah2 orang lain".

Hadits yg diriwayatkan al-Baihaqi dan dimuat dlm kitab al Arba’in an Nawawiyah ini lah sebenarnya yg mjd kalimat pembuka dari asas dlm Peradilan Islam di atas. Dan Ibnu Daqiq dlm Syarah Al-Arba’in, berkata bahwa Hadis ini merupakan salah satu prinsip penting dlm Peradilan Islam, yg mjd rujukan dlm masalah sengketa. Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang tdk boleh dinyatakan salah hanya dg dasar tuduhan.

Oleh karena itu, berapapun besarnya tudingan kecurangan dlm Pemilu 2019, mari kita bawa ke proses hukum yg telah disediakan UU. Kalau hanya klaim, apalagi cuma diviralkan di medsos, percayalah, itu tdk akan memberi pengaruh apa2 secara hukum. Kecuali kalau tujuannya memang hanya sekedar viral.

Dan akhirnya, apapun hasil keputusan dari lembaga yg diberi otoritas itu harus dijunjung bersama oleh semua pihak. Karena prinsip rule of law juga salah satu inti dan prasyarat dari demokrasi.