Trending Topik

Hukum Pemilu (I)



oleh: Pramono U. Tanthowi

Komisioner KPU RI

Konstitusi dan UU Pemilu telah menyediakan saluran bagi segala jenis persoalan hukum di seluruh tahapan Pemilu 2019, baik berupa dugaan pelanggaran atau sengketa (istilah kecurangan hanya sekali disebut dlm UU Pemilu. Itu pun di Penjelasan). Baik yg sifatnya individual maupun yg disebut2 sbg TSM (terstruktur, sistematis, dan massif). Itu semua diatur secara detail di Buku Keempat dan Buku Kelima UU 7/2017.

KPU selama ini, toh, juga selalu patuh terhadap segala putusan hukum yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang. Baik Lembaga Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan, lembaga peradilan, maupun Mahkamah Konstitusi (kecuali putusan hukum itu jelas2 bertentangan dg konstitusi). Misalnya soal sengketa parpol, Pemungutan maupun Penghitungan Suara Ulang (PSU) di sekian ribu TPS, dll.

Mengapa KPU patuh? Karena KPU menyadari bahwa selalu ada peluang terjadinya kelalaian dan kesalahan, baik karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan, yg dilakukan oleh jajaran KPU. Karena itu, selama dapat dibuktikan secara hukum bahwa KPU salah, maka KPU tunduk utk melakukan koreksi. Tapi sekali lagi: "dibuktikan secara hukum".

Karena itu jika ada klaim apapun, mari kembali ke konstitusi & regulasi. Karena di situlah salah satu inti dari demokrasi.